Tulisan 3 perekonomian
Indonesia
Anggaran Pendidikan
- Pendahuluan
Setiap warga negara mempunyai hak yang sama
untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Bahkan warga negara yang memiliki
kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak
memperoleh pendidikan khusus. Demikian pula warga negara di daerah terpencil
atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh
pendidikan layanan khusus.
Belakangan ini anggaran pendidikan sangat
penting, terutama untuk masyarakan yang mempunyai perekonomian di bawah
rata-rata. Kerena dengan ini, beban mereka menyekolahkan anak mereka menjadi
berkurang.
- Isi
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh untuk menggunakan
sebaik-baiknya anggaran pendidikan secara tepat waktu dan tepat sasaran.
Presiden meminta program pendidikan yang menjadi prioritas pembangunan dapat
berjalan dengan baik dan terhindar dari permasalahan dalam implementasinya.
Perlu ada koordinasi yang baik di internal
pemerintahan untuk implementasi Anggaran Pendidikan 2013 ini juga antara
pemerintah dan DPR. Presiden SBY telah bertemu dengan pimpinan DPR RI. Saat itu
Presiden menyampaikan ajakannya selaku kepala pemerintahan agar
selama sisa pengadbian kita baik eksekutif maupun legislatif bisa berbuat lebih
banyak lagi dan lebih baik lagi untuk rakyat kita.
“Kita bisa memetik pelajaran dari 3,5 tahun
ini mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk penyusunan dan implementasi
APBN termasuk akuntabilitas penyelenggaraan negara. Singkatnya kita tidak ingin
di masa depan ada masalah menyangkut APBN apakah itu penyimpangan atau
kejahatan korupsi yang bisa melibatkan DPR RI maupun pemerintah. Kami sepakat
kemarin utnuk sama-sama mencegahnya. Oleh karena itulah koordinasinya harus
baik dalam menggunakan anggaran negara dengan penuh akuntabilitas,” papar SBY.
Mengapa anggaran pendidikan ini tidak boleh
ada masalah dalam implementasinya yang ingin dicapai dua tahun terakhir ini
2013 - 2014, Presiden SBY meminta Mendikbud M. Nuh menyampaikan dengan gamblang
, terbuka, obyektif, jangan ditutup-tutupi. Ia juga minta kepada para menteri
yang lain, agar menyampaikan jika mengetahui permasalahannya.
Presiden SBY berpesan, anggaran pendidikan
menyangkut urusan manajemen sehingga tidak menutup kemungkinan masuknya
kepentingan poilitik. Untuk itu Presiden meminta jajarannya tetap sesuai
jalur, lurus sesuai manajemen pemerintahan, manajemen anggaran sehingga akan
terbebas dari hambatan-hambatan yang ada.
- Penutup
Untuk
memenuhi hak warga negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib
memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan
yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah pusat dan
pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya
pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas
tahun.
Kita
semua harus mengawasi kemana jalannya anggaran pendidikan ini dikarenakan agar
tidak adanya pihak-pihak yang mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadinya
atau agar tidak adanya pihak yang korupsi dari anggrana pendidikan ini.
- Daftar pustaka
Tidak ada komentar:
Posting Komentar