A.
Sejarah
Sejarah Pakistan: Gagasan Pendirian
Pakistan
Sejarah Pakistan
diawali ketika Inggris menguasai anak benua India selama hampir 200 tahun, dari
1756 hingga 1947. Reformasi politik pada akhir abad ke-19 memungkinkan
dibentuknya partai-partai politik. Indian National Congress, yang mewakili
mayoritas penduduk Hindu didirikan pada 1885. Muslim League dibentuk pada 1906
untuk mewakili dan melindungi posisi minoritas Muslim. Seorang penyair dan filsuf bernama Sir
Muhammad Iqbal mengusulkan agar provinsi-provinsi India Inggris di sebelah
barat laut serta negara bagian Jammu dan Kashmir sebaiknya digabung menjadi
sebuah negara. Berkaitan dengan nama, sejarah Pakistan memiliki kisah yang
menarik. Nama “Pakistan” yang digunakan untuk menyebut penggabungan ini,
merupakan singkatan dari nama-nama provinsi tersebut, yaitu Punjab, Afghania
(Provinsi North West Frontier), Kashmir, Indus-Sind, dan Baluchistan. Berdasarkan
sejarah Pakistan, nama negara ini (Pakistan) artinya ‘tanah yang murni’ dalam bahasa
Urdu ataupun bahasa Persia. Sejarah Pakistan juga mengatakan bahwa nama negara
Pakistan diusulkan oleh seorang tokoh gerakan Pakistan, Choundry Rahmat Ali.
Menjelang akhir 1930, Muhammad Ali Jinnah, pemimpin Muslim League yang dianggap
sebagai pendiri Pakistan, menyatakan bahwa satu-satunya cara untuk
menghindarkan Muslim India dari dominasi Hindu adalah dengan mendirikan negara
Muslim tersendiri.
Sejarah Pakistan: Kemerdekaan
Pada
1940, Muslim League secara resmi mendukung pembagian India Inggris serta
pendirian Pakistan. Inggris kemudian memutuskan untuk membagi bekas jajahannya
tersebut dan pada 15 Agustus 1947, menyerahkan kekuasaan secara terpisah kepada
India dan Pakistan. Sejarah Pakistan berlanjut dengan pembagian wilayah
Pakistan menjadi dua, yaitu Pakistan Barat dan Pakistan Timur. Pakistan Barat
adalah negara Pakistan saat ini, sedangkan Pakistan Timur saat ini dikenal
sebagai negara Bangladesh. Kedua bagian tersebut dipisahkan wilayah India
sepanjang 1.600 kilometer. Pembagian anak benua India menyebabkan perpindahan
penduduk secara besar-besaran. Sekitar 6 juta pemeluk Hindu dan Sikh keluar
dari Pakistan menuju India, dan sekitar 8 juta umat Muslim bermigrasi dari
India ke Pakistan. Sejarah Pakistan yang cukup kelam terjadi ketika perpindahan
penduduk disertai kekerasan antarkelompok etnik berskala besar yang menguatkan
rasa permusuhan di antara kedua negara. Permusuhan tersebut makin bertambah
dengan adanya perselisihan mengenai masuknya negara-negara bagian pribumi ke
dalam salah satu di antara kedua negara tersebut. Penguasa Hindu Jammu dan
Kashmir, yang 85 persen penduduknya Muslim, memutuskan bergabung dengan India.
Pakistan kemudian menuntut hak atas Jammu dan Kashmir, sehingga terjadi perang
antara Pakistan dan India. Meskipun Perserikatan Bangsa-Bangsa kemudian
mengeluarkan resolusi agar diadakan plebisit di bawah pengawasan PBB untuk
menentukan masa depan Kashmir, India tetap menduduki sekitar dua pertiga
wilayah tersebut dan menolak diadakannya plebisit.
Sejarah Pakistan: Politik di Awal
Kemerdekaan
Sejarah
Pakistan juga menyebutkan bahwa pemerintahan Pakistan pertama kali dipimpin
oleh Perdana Menteri Liaquat Ali Khan. Muhammad Ali Jinnah menjadi gubernur
jenderal hingga meninggal pada 1948. Dari 1947 hingga 1951, Pakistan berada dalam
kondisi tidak stabil. Setelah Liaquat terbunuh pada 1951, Khwaja Nazimuddin
dari Pakistan Timur menggantikannya sebagai perdana menteri. Pada 1953,
Nazimuddin digantikan oleh Muhammad Ali Bogra. Bogra mengundurkan diri pada 1955 dan
Chaudhuri Muhammad Ali ditunjuk sebagai perdana menteri keempat. Pada tahun
yang sama Gubernur Jenderal Ghulam Muhammad juga mengundurkan diri. Iskander
Mirza, yang berasal dari militer, menjadi gubernur jenderal keempat dan
terakhir. Pada 23 Maret 1956 Pakistan diproklamasikan sebagai republik Islam.
Iskander Mirza menjadi presiden pertama. Sementara Huseyn Shaheed Suhrawardy
menjadi perdana menteri kelima. Proklamasi ini dianggap sebagai salah satu
sejarah Pakistan yang berkesan bagi seluruh rakyatnya.
Sejarah Pakistan: Diktator Militer
dan Pemisahan Pakistan Timur
Sejarah
Pakistan juga tidak lepas dari masalah militer. Pada 1958 Jenderal Muhammad
Ayub Khan mengambil alih kendali atas Pakistan dengan memberlakukan keadaan
darurat dan melarang semua kegiatan politik selama beberapa tahun. Setelah
kekalahan Pakistan dalam perang melawan India pada 1965, kekuasaan Ayub Khan
mulai berkurang. Pada Maret 1969, Ayub Khan mundur. Dia menyerahkan tanggung
jawab pemerintahan kepada Jenderal Muhammad Yahya Khan. Pemilihan umum yang diselenggarakan
pada Desember 1970 menimbulkan polarisasi Pakistan Barat dan Pakistan Timur.
Pada 26 Maret 1971 Pakistan Timur memisahkan diri dengan memproklamasikan
berdirinya Republik Rakyat Bangladesh. Pertempuran pecah antara kaum nasionalis
Bengal dan tentara Pakistan. Peristiwa ini dikenang sebagai sejarah Pakistan
yang buruk. Pada November 1971 India mengirimkan pasukan ke Pakistan Timur
untuk bertempur di pihak Bangladesh. Pasukan Pakistan kemudian menyerah di
Dhaka pada 16 Desember 1971. Presiden Yahya Khan kemudian mengundurkan diri.
Zulfikar Ali Bhutto mengambil alih Pakistan dan mengakui kemerdekaan
Bangladesh.
Sejarah Pakistan: Masa Kekuasaan
Zia-ul-Haq
Pemilihan
umum berlangsung pada Maret 1977. Namun, kemenangan partai Bhutto, Pakistan
People’s Party (PPP) dianggap sebagai kecurangan. Kerusuhan dan kebuntuan
politik mendorong Jenderal Muhammad Zia-ul-Haq mengambil alih pemerintahan. Zia
menyatakan diri sebagai presiden pada 16 September 1978. Bhutto kemudian
diadili dan divonis bersalah atas pembunuhan lawan politiknya pada 1974. Bhutto
dieksekusi pada 4 April 1979. Pada 19
Agustus 1988 Zia tewas dalam kecelakaan pesawat Angkatan Udara Pakistan.
Selanjutnya, pemilihan umum pada akhir 1988 membawa Benazir Bhutto, putri
Zulfikar Bhutto, ke kursi perdana menteri.
Sejarah Pakistan pada Era 1990-an
hingga Sekarang
Sepanjang
1990-an, Pakistan berada dalam ketidakstabilan politik. Benazir Bhutto dua kali
menjadi perdana menteri, dan dua kali diturunkan. Sementara Nawaz Sharif tiga
kali menjadi perdana menteri hingga dikudeta oleh Jenderal Pervez Musharraf
pada 12 Oktober 1999. Benazir Bhutto terbunuh pada sebuah serangan bunuh diri
pada 27 Desember 2007. Musharraf menuduh al Qaeda sebagai pelaku serangan.
Namun, pendukung Bhutto menuduh pemerintah Musharraf mendalangi peristiwa itu. Musharraf mundur dari
jabatannya sebagai presiden pada 18 Agustus
2008. Selanjutnya, pada 6 September 2008, Asif Ali Zardari, suami
Benazir Bhutto terpilih sebagai presiden dengan Yousaf Raza Gilani sebagai
perdana menteri.
B.
Inflasi
di Pakistan
Forexindo
- Inflasi yang terjadi di Pakistan merupakan inflasi tercepat dan terbesar di
kawasan Asia. Inflasi tersebut tentunya sangat mengganggu pertumbuhan ekonomi
dalam negeri. Suku bunga terus naik sejak dua bulan terakhir. Menurut State
Bank Of Pakistan, bencana banjir yang baru saja melanda Pakistan sangat
mempengaruhi stabilitas ekonomi makro dan juga prospek pertumbuhan ekonomi
Negara tersebut. Inflasi akan kembali dan dan ekonomi akan semakin melemah.
Juga, musibah banjir yang melanda kali ini merupakan bencana nasional terburuk
selama 63 tahun sejarah.
Menurut
Perdana Menteri Pakistan Syed Yousuf Raza Gilani, bencana banjir kali ini akan
menaikkan inflasi hingga 20% dan juga mengganggu pertumbuhan ekonomi 2.5%
hingga tahun depan. Menurutnya, Shahid Kadar selaku gubernur bank central
bertanggung jawab untuk menurunkan angka inflasi. Indeks Karachi Stock Exchange
100 telah naik 6.8% tahun ini namun kemungkinan akan jatuh kembali jika suku
bunga kembali dinaikkan. Keputusan untuk menaikan tingkat suku bunga akan
mempengaruhi sentime pasaran.
Bencana
banjir pertama kali melanda provinsi Baluchistan pada tanggal 22 Juli dan
kemudian membanjiri provinsi lainnya seperti Khyber Pakhtunkhwa, Punjab dan
Sindh. Estimasi kerugian hasil panen yang ditimbulkan oleh banjir kali ini
adalah sebesar $3.3 milyar. Menurut Departemen Pertanian AS, Pakistan hanya
mampu memanen 4.4 milyar ton beras selama 12 bulan ini sejak November lalu.
Hasil panen diperkirakan menurun sekitar 35% dibandingkan tahun-tahun
sebelumnya. Menurut Gilani, bencana alam telah merusak 4000 kilometer jalan dan
1000 jembatan sehingga menaikkan anggaran pengeluaran Negara untuk menyediakan
bantuan terutama dalam bidang bahan makanan. Gilani juga memprediksikan naiknya
inflasi Pakistan sebesar 15% hingga 20%. Harga-harga pasaran naik hingga 13.3%
di bulan Agustus dengan angka inflasi sebesar 17%. Bank central menaikkan
benchmarknya untuk pertama kali sejak November 2008. Toyota Motor Corp dan
Unilever, menyatakan hal senada dengan pemerintah Pakistan, menyatakan bahwa
banjir kali ini telah menurunkan tingkat produksi dan mengganggu pertumbuhan
ekonomi.
Cara Mengatasi Inflasi
Penyebab
terjadinya inflasi yang pada awalnya diyakini oleh pihak Bank Indonesia dan
Bappenas karena kenaikan harga minyak dunia dan `subprime mortgage` yang
terjadi di Amerika Serikat, ternyata dihantam pula oleh kenaikan harga pangan.
Gejolak perekonomian dunia yang berujung pada inflasi sesungguhnya mulai tampak
saat pendapatan per kapita Amerika Serikat mulai turun. Namun sayangnya para
ekonom di tanah air banyak yang tidak menyetujuinya tanda-tanda itu. Salah satu
sumber mngatakan beberapa cara ubtuk mengatasi masalah inflasi tersebut.
Diantaranya adalah :
1. Kebijakan
Moneter
Kebijakan
moneter adalah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional
dengan cara mengubah jumlah uang yang beredar. Penyebab inflasi diantara jumlah
uang yang beredar terlalu banyak sehingga dengan kebijakan ini diharapkan
jumlah uang yang beredar dapat dikurangi menuju kondisi normal. Kebijakan
moneter dapat dilakukan melalui instrument-instrumen berikut:
a. Politik
diskoto (Politik uang ketat)
Bank menaikkan suku
bunga sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi.Kebijakan diskonto
dilakukan dengan menaikkan tingkat bunga sehingga mengurangi keinginan
badan-badan pemberi kredit untuk mengeluarkan pinjaman guna memenuhi permintaan
pinjaman dari masyarakat. Akibatnya, jumlah kredit yang dikeluarkan oleh
badan-badan kredit akan berkurang, yang pada akhirnya mengurangi tekanan
inflasi.
b. Politik
pasar terbuka
Bank sentral menjual
obligasi atau surat berharga ke pasar modal untuk menyerap uang dari masyarakat
dan dengan menjual surat berharga bank sentral dapat menekan perkembangan
jumlah uang beredar sehingga jumlah uang beredar dapat dikurangi dan laju
inflasi dapat lebih rendah.Operasi pasar terbuka (open market operation), biasa
disebut dengan kebijakan uang ketat (tight money policy), dilakukan dengan
menjual surat-surat berharga, seperti obligasi negara, kepada masyarakat dan
bank-bank. Akibatnya, jumlah uang beredar di masyarakat dan pemberian kredit
oleh badan-badan kredit (bank) berkurang, yang pada akhirnya dapat mengurangi
tekanan inflasi.
c. Peningkatan
cash ratio
Kebijakan persediaan
kas artinya cadangan yang diwajibkan oleh Bank Sentral kepada bank-bank umum
yang besarnya tergantung kepada keputusan dari bank sentral/pemerintah. Dengan
jalan menaikan perbandingan antara uang yang beredar dengan uang yang mengendap
di dalam kas mengakibatkan kemampuan bank untuk menciptakan kredit berkurang
sehingga jumlah uang yang beredar akan berkurang. Menaikkan cadangan uang kas
yang ada di bank sehingga jumlah uang bank yang dapat dipinjamkan kepada
debitur/masyarakat menjadi berkurang. Hal ini berarti dapat mengurangi jumlah
uang yang beredar.
2. Kebijakan
Fiskal
Kebijakan
Fiskal adalah kebijakan yang berhubungan dengan finansial pemerintah. Kebijakan
fiskal dapat dilakukan melalui instrument berikut:
a. Mengatur
penerimaan dan pengeluaran pemerintah, sehingga pengeluaran keseluruhan dalam
perekonomian bisa dikendalikan. Pemerintah tidak menambah pengeluarannya agar
anggaran tidak defisit.
b. Menaikkan
pajak. Dengan menaikkan pajak, konsumen akan mengurangi jumlah konsumsinya
karena sebagian pendapatannya untuk membayar pajak. Dan juga akan mengakibatkan
penerimaan uang masyarakat berkurang dan ini berpengaruh pada daya beli
masyarakat yang menurun, dan tentunya permintaan akan barang dan jasa yang
bersifat konsumtif tentunya berkurang.
3. Kebijakan
Non Moneter
Kebijakan
non moneter adalah kebijakan yang tidak berhubungan dengan finansial pemerintah
maupun jumla uang yang beredar, cara ini merupakan langkah alternatif untuk
mengatasi inflasi. Kebijakan non moneter dapat dilakukan melalui instrument
berikut:
a. Mendorong
agar pengusaha menaikkan hasil produksinya. Cara ini cukup efektif mengingat
inflasi disebabkan oleh kenaikan jumlah barang konsumsi tidak seimbang dengan
jumlah uang yang beredar. Oleh karena itu pemerintah membuat prioritas produksi
atau memberi bantuan (subsidi) kepada sektor produksi bahan bakar, produksi
beras.
b. Menekan
tingkat upah. tidak lain merupakan upaya menstabilkan upah/gaji, dalam
pengertian bahwa upah tidak sering dinaikan karena kenaikan yang relatif sering
dilakukan akan dapat meningkatkan daya beli dan pada akhirnya akan meningkatkan
permintaan terhadap barang-barang secara keseluruhan dan pada akhirnya akan
menimbulkan inflasi.
c. Pemerintah
melakukan pengawasan harga dan sekaligus menetapkan harga maksimal.
d. Pemerintah
melakukan distribusi secara langsung. Dimaksudkan agar harga tidak terjadi
kenaikan, hal ini seperti yang dilakukan pemerintah dalam menetapkan harga
tertinggi (harga eceran tertinggi/HET). Pengendalian harga yang baik tidak akan
berhasil tanpa ada pengawasan. Pengawasan yang tidak baik biasanya akan menimbulkan
pasar gelap. Untuk menghindari pasar gelap maka distribusi barang harus dapat
dilakukan dengan lancar, seperti yang dilakukan pemerintah melalui Bulog atau
KUD.
e. Penanggulangan
inflasi yang sangat parah (hyper inflation) ditempuh dengan cara melakukan sneering
(pemotongan nilai mata uang).Sanering berasal dari bahasa Belanda yang berarti
penyehatan, pembersihan, reorganisasi. Kebijakan sanering antara lain:
·
Penurunan nilai uang
·
Pembekuan sebagian simpanan pada bank –
bank dengan ketentuan bahwa simpanan yang dibekukan akan diganti menjadi
simpanan jangka panjang oleh pemerintah. Senering ini pernah dilakukan oleh
pemerintah pada tahun 1960-an pada saat inflasi mencapai 650%. Pemerintah
memotong nilai mata uang pecahan Rp. 1.000,00 menjadi Rp. 1,00.
f. Kebijakan
yang berkaitan dengan output. Kenaikan output dapat memperkecil laju inflasi.
Kenaikan jumlah output ini dapat dicapai misalnya dengan kebijakan penurunan
bea masuk sehingga impor barang cenderung meningkat. Bertambahnya jumlah barang
di dalam negeri cenderung menurunkan harga.
g. Kebijakan
penentuan harga dan indexing. Ini dilakukan dengan penentuan ceiling price.
h. Devaluasi
adalah penurunan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri.
Jika hal tersebut terjadi biasanya pemerintah melakukan intervensi agar nilai
mata uang dalam negeri tetap stabil. Istilah devaluasi lebih sering dikaitkan
dengan menurunnya nilai uang satu negara terhadap nilai mata uang asing.
Devaluasi juga merujuk kepada kebijakan pemerintah menurunkan nilai mata uang sendiri
terhadap mata uang asing.
